Pengembara Sejati

Peran Pers dan Media TV dalam Pemantauan Pemilu 2004

2004-06-04T07:11:00.000-07:00

I. Pendahuluan
Pers memiliki berbagai macam peran. Peran pertama dan utama adalah menyiarkan informasi (to inform), entah informasi tentang peristiwa yang terjadi, gagasan, atau pikiran orang. Orang membaca suratkabar terutama karena ingin mencari informasi.
Peran kedua adalah mendidik (to educate). Lewat pemberitaannya, pers mencoba memberi pencerahan, mencerdaskan, dan meluaskan wawasan khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsanya. Dalam konteks politik, pers memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, menyadarkan mereka akan hak dan kewajibannya sebagai warga.
Peran ketiga adalah menghibur (to entertain). Hal-hal yang bersifat menghibur sering kita temukan di media massa –seperti: berita seputar selebritis, teka-teki silang, cerita bersambung, dan lain-lain-- sebagai selingan dari berita-berita berat yang lain.
Peran keempat adalah mempengaruhi (to influence). Media yang independen dan bebas dapat mempengaruhi dan melakukan fungsi kontrol sosial (social control). Yang dikontrol bukan cuma penguasa, pemerintah, parlemen, institusi pengadilan, militer, tetapi juga berbagai hal di dalam masyarakat itu sendiri.
Maka, dalam membahas peran media di Indonesia, khususnya media televisi, kita tak bisa memisahkannya dari proses demokrasi yang coba kita bangun di negeri ini. Dalam kaitan pelaksanaan Pemilu 2004, tampaknya peran media yang menonjol adalah peran memberi informasi, mendidik, dan mempengaruhi.

II. Pemantauan Pemilu 2004
Penyelesaian berbagai krisis nasional yang kita hadapi saat ini membutuhkan adanya suatu pemerintahan yang memperoleh legitimasi rakyat, dipercaya, dan berwibawa, untuk bisa mengatasinya. Sedangkan untuk memperoleh pemerintahan yang demikian itu, tak bisa lain harus melalui Pemilu, baik untuk memilih anggota parlemen, DPD, maupun Presiden.
Namun Pemilu baru dapat membuahkan hasil yang diterima rakyat, jika pemilu itu betul-betul dilaksanakan dengan prinsip: langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Untuk memenuhi prinsip itu, penyelenggaraan Pemilu tentu perlu dipantau oleh segenap elemen masyarakat.
Sejumlah organisasi pemantau Pemilu, seperti KIPP, UNFREL, Forum Rektor, dan sebagainya, menjadi kepanjangan tangan rakyat dalam memantau pelaksanaan Pemilu. Namun, apakah organisasi-organisasi tersebut mampu memantau seluruh proses Pemilu di berbagai daerah, dan mengkoordinasikan kerja pemantauan --yang melibatkan ratusan ribu relawan-- itu dalam waktu yang sudah sangat singkat ini?
Jawabnya, tentu mengandalkan kapasitas organisasi-organisasi itu saja masih belum memadai. Dalam hal ini, jurnalis dengan media massanya menjadi unsur pendukung, serta merupakan mata, telinga, dan mulut rakyat. Media massa memantau pelaksanaan Pemilu dan menyiarkan/memberitakan hasil pantauannya, sehingga diketahui rakyat. Bahkan hasil pantauan organisasi pemantau Pemilu pun butuh media massa untuk bisa diketahui rakyat.

III. Tahapan Pemantauan Pemilu
Dalam proses penyelenggaraan Pemilu, secara kasar tahapannya bisa kita bagi dua:
• Tahap I, sebelum pemberian suara (sebelum April 2004): Ini mencakup ke masa pendaftaran pemilih, pendaftaran dan verifikasi parpol, persiapan menjelang kampanye dan pelaksanaan selama kampanye.
• Tahap II, pemberian suara dan perhitungan suara (April 2004 dan sesudahnya).
IV. Potensi Pelanggaran
A. Potensi pelanggaran yang perlu dipantau pada Tahap I :
1. Pemalsuan KTP/manipulasi dalam pendaftaran calon DPD
2. Anggota panitia pemilu ikut berkampanye
3. Kekerasan/teror/intimidasi terhadap pendukung partai lain
4. Pengrusakan atribut kampanye partai lain
5. Money politics, memobilisasi massa kampanye dengan imbalan uang
6. Institusi negara/birokrasi memobilisasi massa dengan menggunakan kewenangan politik/ birokratis yang dimilikinya
7. Kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, pemerintah, atau rumah ibadah
8. Fitnah lintaspartai / lintasfigur
9. Pengrusakan fasilitas publik/gangguan keamanan publik
10. Larangan kampanye bagi partai tertentu, atas alasan teknis/politik/keamanan yang tidak transparan
11. Larangan bagi juru kampanye tertentu atas alasan teknis/politik/keamanan yang tidak transparan
12. Pemerasan (halus/kasar; langsung/tidak langsung) dengan dalih dana kampanye
13. Gangguan/sabotase atas jalannya kampanye secara umum
14. Manipulasi informasi; kampanye dengan menggunakan kebohongan sebagai alat
15. Pengerahan massa/arak-arakan, dengan memanfaatkan sentimen irasional/ kemarahan massa yang menyulut konflik/kekerasan massa
16. Kampanye sebelum waktunya
17. Pelanggaran materi kampanye
18. Pelanggaran cara penggalangan dana kampanye
19. Pelangaran batas dana kampanye
20. Pelanggaran penggunaan dana kampanye
21. Lain-lain.
B. Potensi pelanggaran yang perlu dipantau pada Tahap II :
1. Pembukaan dan penutupan tempat pemungutan suara (TPS) tidak tepat waktu
2. Kotak suara tidak kosong saat dimulainya pemungutan suara
3. Multi vote (satu orang memasukkan lebih dari satu suara)
4. Pencoblosan perwakilan dan atau kolektif
5. Mobilisasi pemilih dengan motif "membantu"
6. Intimidasi terhadap pemilih untuk memilih parpol tertentu
7. Intimidasi/kekerasan/penghalangan tugas terhadap saksi dari parpol
8. Penandaan kertas suara
9. Pemalsuan kertas suara
10. Pemalsuan tinda penanda (indelible ink)
11. Penolakan diskriminatif terhadap pemilih tertentu
12. Pelanggaran terhadap hak pemilih atas kerahasiaan pilihannya
13. Netralitas lokasi TPS
14. Tindakan kekerasan secara umum sehingga pemungutan suara terhenti
15. Proses penghitungan tertutup bagi saksi parpol atau masyarakat, mulai dari tingkat TPS, desa, hingga provinsi
16. Perusakan kertas suara (di tingkat TPS)
17. Penggelembungan perolehan suara
18. Pengabaian panitia atas keberatan yang diajukan saksi/masyarakat
19. Tidak diberitakannya berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara
20. Manipulasi hasil perhitungan suara dengan program komputer
21. Pelaporan dan pencatatan rekapitalisasi hasil pemilu yang tidak jujur
22. Penolakan atas hasil Pemilu yang telah dikonfirmasikan/dikuatkan oleh hasil pemantauan-pemantauan independen (tidak ikhlas untuk kalah)
23. Lain-lain.

V. Kendala yang dihadapi pers dalam pemantauan Pemilu:
Sejak awal, sudah disadari bahwa daya jangkau para pemantau Pemilu sangat terbatas, baik dari segi wilayah maupun tahapan/aspek yang bisa dipantau secara efektif. Sehingga masih banyak peluang untuk kecurangan. Daerah perkotaan tampaknya akan lebih mudah dipantau ketimbang daerah pedalaman.
Sejumlah organisasi pemantau Pemilu punya metode yang berbeda dalam teknik pemantauan Pemilu dan cara perhitungan hasil Pemilu, sehingga ada problem dalam koordinasi, dan pertukaran informasi. Bisa juga terjadi "persaingan" dalam rekrutmen relawan untuk tugas memantau Pemilu.
Para insan pers juga mengalami sejumlah kendala, di antaranya :
1. Selain mungkin disibukkan oleh tugas rutin yang tidak terkait langsung dengan liputan Pemilu, para jurnalis bisa jadi terbagi-bagi dalam sejumlah organisasi jurnalis pemantau Pemilu. Dan di antara organisasi-organisasi ini tidak ada koordinasi ataupun pertukaran informasi yang baik, dalam peliputan dan pemantauan Pemilu.
2. Persaingan antar media, khususnya media televisi, juga tidak mendorong mereka untuk saling bertukar informasi tentang adanya kasus di daerah pemilihan tertentu. Padahal, pemberitaan yang meluas tentang adanya kasus kecurangan tertentu, misalnya, dapat mendorong penuntasan kasus tersebut.
3. Pengetahuan dan pengawasan publik melalui pers, meski cukup meluas, pada prakteknya juga hanya bisa dilakukan secara terbatas. Ada beberapa faktor penyebab untuk hal ini:
• Pertama, jumlah media dan jurnalisnya yang terbatas.
• Kedua, daya jangkau liputan dan pemberitaannya juga terbatas (dalam hal ini media radio dan TV lebih punya keunggulan, karena tak butuh sarana distribusi seperti media cetak). Sejumlah media, karena keterbatasan sarana dan dana, dengan sendirinya akan membatasi area peliputan/ pemantauannya.
• Ketiga, daya beli masyarakat yang merosot selama krisis ekonomi, tidak mendorong mereka untuk mengkonsumsi dan memantau pemberitaan media cetak, misalnya.
4. Waktu persiapan yang minim, yang menyulitkan dalam memahami aturan main Pemilu yang ada (yang juga disusun tergesa-gesa). Kesulitan ini bukan cuma berlaku bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi tim-tim pemantau sendiri dari berbagai organisasi, dan bahkan para jurnalis peliput Pemilu.
5. Konflik kepentingan dalam media massa karena pertimbangan pemasukan iklan. Partai-partai politik bermodal besar menjanjikan akan memasang iklan, yang berarti pemasukan uang besar untuk media, sehingga mereka cenderung untuk tidak terlalu kritis terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan partai bersangkutan.
6. Konflik kepentingan dalam media massa karena pimpinan media massa menjadi pengurus/simpatisan/atau pendukung parpol tertentu. Dalam Pemilu semasa Orde Baru, misalnya, mayoritas pimpinan media massa adalah anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan pendukung Golkar. Oleh karena itu, pemberitaan mereka cenderung membesarkan Golkar dan mengecilkan partai lain. Kecenderungan semacam ini masih besar kemungkinannya terjadi pada Pemilu 2004. Apalagi wartawan “bermental Orde Baru” ini sampai sekarang masih kuat bercokol di organisasi jurnalis dan di medianya masing-masing.
7. Konflik kepentingan dalam media massa karena sebagian wartawan menjadi anggota, pengurus atau pendukung partai politik tertentu (posisi ini bisa dengan restu atau tanpa restu dari pemimpin media bersangkutan). Hal ini juga akan mempengaruhi pemberitaan mereka.
8. Konflik kepentingan dalam media massa karena pimpinan media bersangkutan ikut aktif sebagai kandidat dalam Pemilu 2004, baik untuk posisi anggota DPR, DPD ataupun Presiden. Contoh yang paling menonjol adalah majunya Surya Paloh, pemimpin grup penerbitan Media Indonesia dan Metro TV, sebagai calon Presiden RI melalui Konvensi Partai Golkar. Sulit diharapkan, Media Indonesia dan Metro TV dapat bersikap fair terhadap kandidat lain.

Dalam kaitan pemantauan oleh media, maka butir 5, 6, 7, dan 8 di atas perlu mendapat perhatian khusus, jika media massa diharapkan berperan aktif dan efektif dalam pemantauan Pemilu 2004.
Pemantauan Pemilu oleh media massa sebetulnya membutuhkan suatu jaringan kerja, agar pemantauan itu dapat berjalan efektif dan efisien. Tanpa adanya jaringan kerja pemantau Pemilu pun, para jurnalis biasanya --karena tuntutan tugas dan profesinya-- akan melakukan juga pemantauan Pemilu.
Namun pemantauan seperti ini dilakukan sebagai bagian dari tugas peliputan, yang sifatnya kadang-kadang kontinyu (berkesinambungan), tetapi lebih sering bersifat temporer dan sporadis. Karena tidak adanya pola pemantauan yang sistematis, maka gambaran hasil pemantauannya pun tentu tidak menunjukkan keteraturan, sehingga sulit untuk dijadikan acuan.

Bahan referensi:
• Manual Pelatihan Pemantau Pemilu KIPP.
• Siaran Pers UNFREL, 21 Mei 1999.
• Eep Saefulloh Fatah, "Empat Puluh Titik Rawan Pelanggaran dalam Pemilu 1999", Jakarta, 8 April 1999.

=========================
Makalah untuk Seminar Nasional Pers dan Pemilu 2004, yang diselenggarakan Student Press Association (SPA),) di Auditorium Universitas Setya Negara Indonesia (USNI), Jakarta, 9 Oktober 2003.

* Penulis adalah News Producer di Trans TV, mantan Sekjen Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 1995-1997 dan pendiri Yayasan Jurnalis Independen (YJI). Pernah bekerja di Harian Pelita (1986-1988), Harian Kompas (1988-Maret 1995), Majalah D&R (1997-2000), dan Harian Media Indonesia (2000-2001).

Gerakan Mahasiswa dan Pilpres

2004-06-04T07:02:00.000-07:00

Tidak terlalu sulit untuk melihat betapa terfragmentasinya gerakan mahasiswa Indonesia saat ini. Sepanjang paruh pertama tahun 2004, tidak terlihat aksi yang masif ataupun kesatuan langkah dari berbagai elemen mahasiswa, dalam menyikapi event nasional seperti pemilihan umum legislatif. Bisa diperkirakan, kondisinya tak akan jauh berbeda pada pemilihan presiden (pilpres) bulan Juli 2004 mendatang.
Tulisan ini akan menguraikan sejumlah faktor, yang menyebabkan terfragmentasinya gerakan mahasiswa tersebut. Kemudian, memaparkan kondisi dan prospek peran gerakan mahasiswa dalam konteks pelaksanaan pilpres mendatang. Yang diharapkan adalah, apapun peran yang dimainkan gerakan mahasiswa, diharapkan mereka dapat menyatukan langkah dan meneruskan agenda reformasi, yang macet atau sengaja dimacetkan selama ini.
Ada sejumlah faktor yang menyebabkan terfragmentasinya gerakan mahasiswa. Pertama, faktor yang paling mendasar adalah tidak adanya platform bersama di antara berbagai elemen gerakan mahasiswa, yang sejak awal memang sudah memiliki basis massa dan ideologi yang berbeda-beda. Sebenarnya, ini bukanlah kondisi yang baru. Sejak awal pergerakan, perbedaan basis massa dan latar belakang ideologis ini memang selalu menyulitkan mereka dalam menyepakati suatu platform bersama.
Pada 1998, ketiadaan platform bersama ini dapat diatasi lewat keberadaan musuh bersama. Waktu itu, rezim Soeharto yang otoriter menjadi musuh bersama. Maka, menjatuhkan rezim Soeharto lewat gerakan reformasi menjadi kepentingan bersama, yang menyatukan berbagai elemen gerakan mahasiswa. Namun, berbeda dengan kondisi 1998, pada tahun 2004 ini tidak ada musuh bersama yang bisa menyatukan seluruh elemen gerakan mahasiswa.
Hal ini masih ditambah lagi dengan kekecewaan yang mendalam di kalangan masyarakat terhadap kinerja berbagai pemerintahan pasca-Soeharto, yang gagal mewujudkan agenda reformasi, kalau tak bisa disebut telah mengkhianatinya. Berbagai praktik menyimpang warisan Orde Baru --seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)—terus berlangsung di bawah rezim-rezim “Orde Reformasi,” bahkan dalam skala yang lebih meluas. Sementara penegakan hukum terhadap pelaku KKN dan para pelanggar hak asasi manusia di masa lampau tidak menunjukkan kemajuan. Karena itu, mantera “reformasi” yang dulu sering dikumandangkan oleh gerakan mahasiswa, kini terdengar “sumbang” dan menjadi kurang efektif untuk memobilisasi dukungan.
Kedua, bukan rahasia lagi bahwa sejumlah elemen mahasiswa, secara resmi atau pun tak resmi, berafiliasi dengan partai-partai politik atau kekuatan politik tertentu. Perbedaan afiliasi ini menyebabkan perbedaan penyikapan dan langkah, dalam menghadapi isu-isu nasional tertentu. Sebagai konsekuensinya, berbagai elemen gerakan mahasiswa umumnya dapat bersepakat dalam merumuskan agenda jangka panjang, namun mereka sulit bersepakat dalam menyikapi agenda-agenda atau kepentingan jangka pendek.

LMND dan KAMMI

Contohnya, kita dapat membandingkan posisi Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dengan posisi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), terhadap Pemilu 2004. LMND, yang dekat dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD), serta sejumlah organisasi mahasiswa “kiri” lainnya, pada Pemilu 2004 ini tidak memiliki afiliasi apapun dengan partai-partai politik yang berlaga di Pemilu legislatif.
PRD, sekalipun cukup populer sebagai oposan terhadap rezim Soeharto, ternyata gagal meraih kursi dalam Pemilu 1999. Belajar dari pengalaman pahit itu, tahun ini PRD memilih tidak ikut Pemilu sama sekali. Artinya, tidak ada peluang bagi PRD, untuk mewarnai parlemen ataupun mempengaruhi pemerintahan dari dalam sistem.
Oleh karena itu, amat mudah bagi LMND dan sejumlah organisasi mahasiswa lain sejenisnya untuk beroposisi total terhadap pelaksanaan Pemilu 2004. Pemilu legislatif maupun pemilihan presiden dianggap tidak akan menghasilkan perbaikan apapun bagi kehidupan rakyat. Pemilu dipandang lebih merupakan alat bagi para elite politik untuk melegitimasi diri dan mempertahankan kepentingannya. Sehingga, sebagai konsekuensinya, lebih mudah bagi mereka untuk menggelindingkan wacana gerakan ekstra-parlementer (“parlemen jalanan”) atau pembentukan “dewan rakyat.”
Posisi ini jelas berbeda dengan KAMMI, yang dekat dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS memiliki basis massa yang kuat, ideologi yang jelas, organisasi yang rapih, kekompakan internal-organisasional, dan yang lebih penting adalah peluang nyata untuk meraih suara dalam Pemilu. Terbukti, dalam Pemilu 2004, PKS meraih suara cukup signifikan di tingkat nasional, bahkan merebut suara terbanyak dalam pemilu legislatif di wilayah DKI Jakarta.
PKS memiliki peluang untuk berperan dari dalam sistem. Oleh karena itu, sejak awal, oposisi total terhadap Pemilu 2004 tidak pernah menjadi pilihan bagi KAMMI. Sikap maksimal yang bisa diberikan hanyalah keikutsertaan secara kritis dalam Pemilu 2004. Yang mereka kecam hanyalah kecurangan dalam perhitungan suara, praktik politik uang, dan sebagainya.
Kondisi semacam ini diperkirakan akan terus menghinggapi gerakan mahasiswa sampai diselenggarakannya Pilpres pada 5 Juli 2004. PKS secara resmi memang telah mengatakan, tidak akan mengajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri, dan memilih untuk tidak bergabung dalam pemerintahan baru mendatang. PKS memilih menjadi oposisi di parlemen.
Namun, ini bukan berarti PKS tak punya peran dalam Pilpres mendatang. Massa pemilih PKS jelas bisa menjadi basis pendukung yang lumayan bagi capres manapun yang mau berlaga. Bagi para pimpinan PKS sendiri, akan menjadi suatu sikap yang tidak bertanggung jawab, jika basis massa pemilihnya ini dibiarkan “terlantar” begitu saja, dan tidak “diarahkan” untuk mendukung pasangan capres dan cawapres tertentu. Tentunya, capres-cawapres yang akan bersikap akomodatif bagi aspirasi konstituen PKS.
Maka, dengan melihat konstelasi ini, dapat diperkirakan bahwa pada saat pelaksanaan pilpres mendatang, kondisi terfragmentasinya gerakan mahasiswa akan terus berlanjut. Penyebabnya, antara lain karena terus berlangsungnya afiliasi de facto antara sebagian elemen gerakan mahasiswa dengan kekuatan-kekuatan politik tertentu.

Penolakan capres eks-militer

Dalam perkembangan terakhir, ada isu-isu tertentu yang seolah-olah dapat menyatukan langkah gerakan mahasiswa. Seperti, penolakan terhadap militerisme dan munculnya tokoh jenderal purnawirawan eks Orde Baru –seperti Wiranto dan Susilo Bambang Yudhoyono-- sebagai kandidat presiden. Sejumlah aksi massa sempat diadakan dengan mengusung isu anti-capres eks-militer ini. Tokoh-tokoh eks-militer ini memang dapat dicitrakan sebagai “musuh bersama” bagi gerakan mahasiswa.
Namun, kegagalan para pemimpin sipil dalam pemerintahan pasca-Soeharto –mulai dari Habibie, Abdurrahman Wahid, sampai Megawati—dalam mewujudkan agenda reformasi, ditambah dengan merosotnya tingkat kesejahteraan rakyat dalam krisis multi-dimensi, telah mewariskan hambatan tertentu untuk menggalang dukungan rakyat. Isu pertentangan sipil-militer ini menjadi tidak relevan di mata rakyat. Seperti telah ditunjukkan oleh sejumlah hasil jajak pendapat dan hasil Pemilu legislatif sendiri, rakyat tampaknya tidak keberatan menerima tokoh eks-militer Orde Baru, sejauh dapat memberi mereka rasa aman dan kepastian perbaikan tingkat kesejahteraan hidup.
Di sisi lain, kampanye anti capres eks-militer –yang sudah pasti akan menguntungkan capres dari kalangan sipil-- ini juga bukan tak mungkin dititipi agenda tersembunyi. Sebagai contoh, keikutsertaan sebagian aktivis mahasiswa dalam aksi tersebut, diduga terkait dengan kepentingan untuk memuluskan langkah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati, menjadi Presiden RI 2004-2009. Agenda tersembunyi ini mungkin saja disusupkan, meski ketika dikonfrontir oleh pers, tokoh PDI Perjuangan yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jacob Nuwawea, membantah telah memberi dukungan pada aksi-aksi mahasiswa tersebut.
Jika upaya penciptaan “musuh bersama” tampaknya menghadapi hambatan, apakah mungkin bagi gerakan mahasiswa, untuk bersepakat mendukung capres tertentu, yang dianggap paling besar peluangnya melaksanakan agenda reformasi? Jawabannya: Mungkin saja, tetapi sulit.
Di mata mahasiswa, Wiranto dan Susilo B. Yudhoyono adalah capres yang cacat, karena sebagai petinggi militer keduanya dianggap terlibat dosa Orde Baru. Megawati dan Hamzah Haz selama berkuasa dipandang telah mengkhianati agenda reformasi. Sedangkan, Abdurrahman Wahid dianggap, ketika menjadi Presiden, telah menyia-nyiakan kesempatan melakukan reformasi. Oleh karena itu, Amien Rais sebenarnya adalah capres yang paling kecil tingkat resistensinya, dan berpeluang meraih dukungan dari gerakan mahasiswa.
Namun, kecurigaan mahasiswa terhadap perilaku elite politik yang manipulatif –suatu sikap yang sangat menonjol pada 1998, dan tampaknya masih cukup kuat pada tahun 2004 ini-- tampaknya akan menghalangi mereka untuk secara langsung mendukung Amien.
Selain itu, jargon gerakan mahasiswa sebagai “gerakan moral” yang tidak berambisi pada kekuasaan politik, akan menghambat langkah mereka untuk secara tegas mendukung capres tertentu. Gerakan mahasiswa secara formal tampaknya akan tetap menjaga jarak dari semua capres. Meski demikian, sebagai individu, suara kaum muda dan mahasiswa akan ikut menentukan secara signifikan, siapa Presiden RI 2004-2009 mendatang.

* Satrio Arismunandar, mantan aktivis Forum Mahasiswa Pascasarjana (Forum Wacana) Universitas Indonesia, yang mendukung gerakan mahasiswa 1998.

Proses Pembuatan Berita di Stasiun TV

2004-05-31T21:25:00.000-07:00

Proses pembuatan berita di TransTV pada prinsipnya tak banyak berbeda dengan proses yang berlangsung di banyak stasiun TV lain. Di TransTV telah dibuat semacam prosedur operasional standar (SOP) dalam pembuatan berita, untuk menjaga kualitas berita yang dihasilkan oleh Divisi News. Sebagai stasiun televisi baru berdiri selama dua tahun, SOP ini relatif juga belum lama disusun, dan mungkin juga belum diterapkan secara sempurna. Meski demikian, Divisi News TransTV berupaya menerapkannya, sambil terus menerus menyempurnakan di sana-sini.
Pertama, perlu diingat bahwa jantung operasional sebuah Divisi News adalah rapat redaksi. Rapat redaksi adalah kegiatan rutin, yang penting bagi pengembangan dan peningkatan kualitas tayangan berita dari stasiun TV bersangkutan.

Sasaran Rapat Redaksi:

1. Untuk mengkoordinasikan kebijakan redaksi dan liputan.
2. Untuk menjaga kelancaran komunikasi antar staf redaksi.
3. Untuk memecahkan masalah yang timbul sedini mungkin.
4. Untuk menghasilkan tayangan yang berkualitas.

Kebijakan tentang Rapat Redaksi:

1. Kepala Divisi News mengadakan rapat mingguan dengan seluruh producer, asisten producer, koordinator juru kamera dan koordinator presenter, untuk membahas rencana dan/atau masalah institusional yang berkaitan dengan liputan/redaksi/perusahaan.
2. Selain rapat mingguan yang dipimpin Kepala Divisi News, ada juga rapat mingguan yang dilakukan oleh sejumlah program mingguan yang ada (misalnya: Fenomena, Lacak, dan Jelajah). Rapat ini biasanya bertujuan untuk: mengkoordinasikan rencana dan gagasan liputan; mencari solusi atas masalah yang muncul; dan mengevaluasi tayangan dan hasil liputan minggu sebelumnya.
3. Selain rapat mingguan, ada rapat harian yang dilakukan oleh masing-masing program buletin (program berita harian, seperti: Reportase, Kriminal, Interogasi, Buka Mata, dan Jelang Siang). Tujuannya adalah untuk: mengkoordinasikan rencana dan gagasan liputan; menjaga kesinambungan materi liputan antar program pada hari itu; mengevaluasi tayangan dan hasil liputan hari itu; dan mencari solusi atas masalah yang muncul hari itu.

SOP dalam Pembuatan Item Berita:

Sasaran:

1. Untuk menyeragamkan kebijakan dan prosedur pembuatan berita dengan proses digital (tapeless editing), atau dengan Tape/Linear.
2. Untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan peralatan.
3. Untuk menghasilkan dan menayangkan berita yang berkualitas.

Kebijakan:

1. Setiap personel Trans News didorong untuk mengajukan ide/gagasan berita untuk dibahas dalam rapat redaksi.
2. Rapat perencanaan dilakukan setiap hari.
3. Para Producer terkait wajib hadir dalam rapat redaksi.
4. Seluruh proses pasca produksi dikerjakan melalui server.
5. Evaluasi harian dilakukan sekitar setengah jam setelah penayangan program berita.
6. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk tertulis untuk bahan referensi Divisi News.

Prosedur (Digital/ Tapeless Editing):

1. Producer Program menghimpun gagasan berita yang didapat dari kru melalui riset, temuan lapangan, informasi, dan sebagainya, untuk dibahas dalam rapat redaksi.
2. Agenda berita, rundown, serta penugasan dibahas dalam rapat redaksi. Rapat juga dihadiri oleh reporter, juru kamera, periset, asisten produksi, dan koordinator peliputan.
3. Hasil rapat redaksi dituangkan dalam notulen. Rapat juga membuat lembar penugasan yang menjadi acuan Producer Program dan Koordinator Peliputan.
4. Producer Program dapat membuat TOR, yang akan menjadi panduan penugasan reporter, juru kamera, dan periset, serta memberikan TOR tersebut kepada tim yang bertugas.
5. Jika dibutuhkan grafis untuk mendukung tampilan berita yang ditayangkan, permohonan grafis, foto, dan animasi pendukung berita diajukan oleh Producer Program atau Associate Producer kepada Tim Grafis. Grafis yang dihasilkan oleh tim tersebut lalu dimasukkan ke dalam server.
6. Reporter dan juru kamera mengimplementasikan penugasan, dengan melakukan liputan di lapangan. Tim lapangan tersebut juga wajib mengembangkan dan memperkaya informasi. Periset membantu mengumpulkan data pendukung untuk diberikan kepada reporter.
7. Dalam perjalanan kembali ke studio, reporter dan juru kamera dapat mendiskusikan hasil liputan dengan Producer yang bersangkutan. Draft naskah dan shot list juga disiapkan.
8. Juru kamera memindahkan rekaman shot list ke dalam browsing server. Setelah itu –untuk kepentingan bank data-- ia juga wajib membuat log sheet dari semua hasil rekaman gambar yang dibuat. Kaset dan log sheet kemudian diserahkan kepada Perpustakaan.
9. Berdasarkan gambar dan grafis yang sudah tersedia dalam server, Reporter membuat skrip dan first edit.
10. Associate Producer dan Producer Program memeriksa dan memperbaiki first edit.
11. Reporter melakukan dubbing untuk narasi.
12. Dari craft editing server, Editor membuat final edit.
13. Dari item-item berita yang sudah masuk ke dalam server, Producer Program menyusun rundown akhir untuk keperluan tayang.

Dalam kasus adanya gangguan komputer atau server, ada juga SOP untuk pembuatan item berita dengan Tape/Linear. Dari segi sasaran dan kebijakan, tidak ada perbedaan prinsip dengan SOP pembuatan item berita Digital/Tapeless Editing. Perbedaannya hanya pada prosedur teknis pasca liputan lapangan.

Prosedur (dengan Tape/Linear):

1. Sesudah melakukan liputan di lapangan, Reporter dan juru kamera mendiskusikan hasil liputan dengan Producer Program atau Associate Producer yang bersangkutan. Keputusan akhir mengenai angle dan content ditentukan dalam rapat kecil tersebut.
2. Juru kamera wajib membuat log sheet/ shot list sekembali dari liputan. Log sheet dan kaset master diserahkan kepada reporter, untuk pembuatan naskah dan proses editing. Copy log sheet juga diberikan kepada Associate Producer.
3. Reporter menyerahkan naskah kasar (draft) kepada Associate Producer untuk diperiksa.
4. Associate Producer memeriksa kelengkapan laporan dan mengedit naskah. Jika diperlukan, Associate Producer dapat meminta grafis pendukung dari Tim Grafis dan menyerahkannya kepada Reporter.
5. Reporter membawa naskah yang sudah disetujui dan kaset master/ file/ grafis ke ruang edit, untuk memulai proses dubbing dan editing. Juru kamera mendampingi proses editing.
6. Kaset hasil editing diserahkan Reporter kepada Associate Producer.
7. Seusai proses editing, kaset master/ file/ grafis berikut log sheet dibawa editor ke Perpustakaan untuk dimasukkan ke dalam inventory.
8. Producer Program (atau biasanya dibantu Asisten Produksi) mengumpulkan dan memeriksa naskah serta kaset-kaset hasil editing dari Associate Producer, untuk dicocokkan dengan rundown final. Jika semua lengkap, rundown, naskah, dan kaset-kaset tersebut dibawa ke ruang Master Control dan Program Director. Copy rundown dan naskah juga diberikan kepada Anchor/Presenter.

Untuk menghasilkan tayangan berita yang baik, proses pembuatan berita itu harus didukung oleh sarana dan perlengkapan yang memadai. Sayangnya, justru itu yang menjadi kelemahan TransTV saat ini. Sampai bulan Februari 2004, kondisi perlengkapan untuk Divisi News:
• Mesin editing Cut to Cut baru tersedia 25% dari kondisi ideal.
• Mesin editing Newsflash baru tersedia 60% dari kondisi ideal.
• Kamera untuk liputan Jakarta baru tersedia 80% dari kondisi ideal.
• Kamera untuk koresponden daerah baru tersedia 60% dari kondisi ideal.
• Kendaraan operasional untuk Jakarta masih amat terbatas (berebut dengan Divisi lain).
• Kendaraan operasional untuk koresponden daerah: belum ada.

Makalah untuk diskusi di acara Communications Undercover 2004 di Universitas Padjadjaran, Bandung, 10 April 2004.
===================================================================

* Satrio Arismunandar adalah News Producer di Trans TV, mengetuai Program Hitam-Putih. Pernah menangani berita pagi dan berita petang Trans TV. Sebelum bekerja di Trans TV, pernah menjadi jurnalis di Harian Pelita (1986-1988), Harian Kompas (1988-1995), Majalah D&R (1997-2000), Harian Media Indonesia (2000-2001).

Alamat:
Perumahan Taman Cipayung Blok 25/259
Jl. Proklamasi Raya, Depok II Tengah 16417
Telp: 771-2348
HP: 0813-1504-7103
E-mail: satrioarismunandar@yahoo.com